TempatPemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi warga Perum Puri Tuk Songo yang sudah memiliki hak pilih pada Hari Rabu, 9 April 2014, Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB, yaitu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 17, Cacaban Barat, RT 8 RW 10 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada
SuratUndangan Pemilih Pemilu Antara News Aceh Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara Kedung Wajib Disimak Ini Cara Mencoblos Di Pemilu 2019 Agar Surat Suara Sah Rekapitulasi Cepat Menghindari Aksi Patgulipat Formulir C6 Bukan Syarat Untuk Memilih Rumah Pemilu Pemberitahuan Daftar Pemilih Khusus Dpk Dan Daftar Pemilih
C6hanya untuk informasi atau memberitahukan kepada pemilih. KPU: Pemilih Tak Punya Surat C6 Tetap Bisa Nyoblos. Selasa, 16 April 2019 - 15:56 WIB
Berita Pemilihan Anggota Komite ke-6】 Jika pada tanggal 1 Juli 2022 Acarya belum menerima "Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara" (termasuk surat suara), harap langsung melapor kepada Kantor True Buddha Foundation di Seattle Amerika Serikat melalui nomor telepon: (1) 425-885-7573; Faks: (1) 425-883-2173), supaya kami kirim ulang.
Nama Koran Nusa Bali Tipe: Koran Tanggal: 2020-12-04 Halaman: 16 Konten
PENGEMBALIANSURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KPU) YANG TIDAK TERDISTRIBUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN . Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun Kepada Pemilih (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:
. › Nusantara›Hampir 80 Persen Pemilih di... Hingga Senin 7/12/2020, lebih 80 persen warga yang memiliki hak suara pada Pilkada yang digelar Rabu 9/12/2020 sudah menerima surat pemberitahuan atau C6. KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA Sejak Minggu 6/12/2020, sudah banyak tempat pemilihan suara TPS yang dipersiapkan untuk penyelenggaran pemilihan wali kota yang digelar Rabu 9/12/2020, seprti petunjuk TPS ini di Jalan Medokanayu, KOMPAS - Hingga Senin 7/12/2020, lebih 80 persen warga yang memiliki hak suara pada Pilkada yang digelar Rabu 9/12/2020 sudah menerima surat pemberitahuan atau C6. Saat ini juga hampir seluruh tempat pemungutan suara atau TPS mulai dipersiapkan termasuk menyediakan bilik untuk tes cepat atau tes KPU Kota Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Turcham menyatakan, distribusi surat pemberitahuan atau C6 dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS kepada daftar pemilih tetap DPT telah mencapai lebih dari 80 persen. Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 tahun 2018 yang diubah menjadi No 82 Tahun 2020, dilaksanakan penyebarannya oleh KPPS paling lama tiga hari sebelum pemungutan suara."Kami sebanyak tiga undangan untuk tiga pemilih sudah menerima surat pemberitahuan itu sejak Minggu 6/12/2020 diantar langsung oleh Ketua Rukun Tetangga RT," kata Kalpeni 55, warga Gunung Anyar juga Deklarasi Kampanye Damai Pilwali SurabayaKOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA Petunjuk tempat pemungutan suara TPS di Kelurahan Gunung Anyar Tambak , Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sudah dipasang sejak Minggu 6/12/2020.Menurut Agus apabila hingga Senin masih ada DPT belum menerima surat pemberitahuan C6, bisa langsung mengambil di KPPS domisili. Untuk mengambil C6, pemilih harus melalui mekanisme dan prosedur yang sebanyak tiga undangan untuk tiga pemilih sudah menerima surat pemberitahuan itu sejak Minggu 6/12/2020 diantar langsung oleh Ketua Rukun Tetangga KalpeniDalam proses pendistribusian itu, Agus juga mengaku menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah kondisi cuaca hingga pemilih tidak di rumah saat petugas datang. Ada banyak surat pemberitahuan dibawa kembali oleh petugas karena pemilih tidak berda di rumah," begitu, Agus menyatakan, warga Surabaya yang belum mendapatkan surat pemberitahuan namun sudah terdaftar di DPT, tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Caranya pemilih dapat langsung datang ke TPS sesuai domisili e-KTP saat pelaksanaan pemungutan mulai pukul - WIB. Jika belum memiliki KTP elektronik bisa membawa surat keterangan suket.Kompas/Bahana Patria Gupta Warga melintas spanduk anjuran untuk menolak pemberian dalam Pilkada Kota Surabaya di Jalan Kombes Pol M Duriyat, Surabaya, Jawa Timur, Senin 7/12/2020. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan Pilkada yang Patria Gupta BAHSementara itu, bagi warga Surabaya yang umurnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih tapi belum masuk dalam DPT, masih memungkinkan menggunakan hak pilihnya. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada juga Calon Wali Kota Surabaya Berjanji Menjamin Kebebasan Beribadah Pemilih ini hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul WIB. "Syaratnya membawa e-KTP dengan mencoblos di TPS yang ada di wilayah domisilinya," ujar Agus.
Suherman Dompu, Formulir Model C6-KWK merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Formulir inilah yang akan dibawa dan ditunjukan bersama dengan KTP el/Suket oleh pemilih kepada KPPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTB, Rabu, 27 Juni 2018 nanti. Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Dompu, Suherman, SPd mengatakan, sebelumnya pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, formulir C6-KWK masih ditulis secara manual oleh KPPS dan belum memuat beberapa hal. Namun, kata dia, saat ini seiring perkembangan tekhnologi, KPU telah membuat aplikasi dimana formulir Model C6-KWK. Tidak perlu ditulis lagi secara manual, di dalam aplikasi tinggal print out. “Dalam formulir tersebut memuat beberapa hal, diantaranya identitas pemilih yang meliputi nama pemilih, jenis kelamin, dalam DPT, NIK, alamat desa/kelurahan, juga menjelaskan tata cara pemberian suara, peingatan agar pemilih memberikan hak pilih satu kali dan menjelaskan kewajiban pemilih untuk membawa dan menunjukan KTP El/Suket kepada KPPS pada saat hadir di TPS,” jelasya dalam siaran persnya, Kamis. Lanjut Herman, adanya formulir yang di print out by aplikasi ini, setidaknya dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, pemilih tidak bisa menyalahkan gunakan formulir tersebut. Pemilih hanya bisa menggunakan formulir atas namanya sendiri dan tidak bisa menggunakan formulir orang lain atau menggunkan lebih dari satu formulir. Kedua, pemilih dan KPPS tidak bisa menggandakan sendiri formulir tersebut karena seluruh informasi mengenai identitas pemilih sudah di cetak by sistem dengan jumlah yang sesuai dengan DPT yang ada. Ketiga, kerja KPPS lebih efektif, efisien dan mudah. KPPS tidak lagi menulis secara manual yang butuh energi dan waktu lama dan berpotensi keliru/salah menulis. KPPS tinggal membagikan formulir tersebut kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Diharapkannya dengan sistem aplikasi ini tidak ada lagi penyalahgunaan dan tidak meragukan integritas penyelenggara pemilu. IAN Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
- Tugas dan wewenang PPS, PPK, KPPS saat Pemilu 2024 diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, KPU mengatur tugas setiap badan melaksanakan tugas wewenang penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu Badan Adhoc. Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Wewenang PPK, PPS, dan Badan Ad Hoc Lainnya 1. Tugas Wewenang PPKDalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugasa. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkanoleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DewanPerwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas danwewenang PPK kepada masyarakat;f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dang. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2 Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengana. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota;b. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah;d. menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepadaKPU Kabupaten/Kota;e. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;f. menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi pesertaPemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; dang. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepadaKPU Kabupaten/Kota paling lama 2 dua bulan setelah pemungutan suara.3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, PPK mempunyai wewenanga. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danc. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PPK mempunyai kewajibana. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dane. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan Tugas Wewenang PPSDalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPSa. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap;b. membentuk KPPS;c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;d. mengusulkan calon Pantarlih kepada KPU Kabupaten/Kota;e. mengumumkan daftar Pemilih;f. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;h. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf g untuk menjadidaftar Pemilih tetap;i. mengumumkan daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPUKabupaten/Kota melalui PPK;j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebutdengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suaradisegel;n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suaradari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangPPS kepada masyarakat;r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dant. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan Tugas wewenang KPPSDalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugasa. mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;d. membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;f. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untukmenggunakan hak pilihnya di TPS; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2 Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengana. menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS; danb. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus.3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPPS mempunyai wewenanga. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; danc. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, KPPS mempunyai kewajibana. menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suaradisegel;d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suarakepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan juga Tugas dan Wewenang PPS Pemilu 2024 Menurut PKPU No. 8 Tahun 2022 Contoh Surat Pendaftaran PPK Pemilu 2024 & Cara Daftar di SIAKBA - Politik Penulis Dipna Videlia PutsanraEditor Yantina Debora
BERITA ACARAPEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA LANTAWONUA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARAPada hari ini Minggu, Tanggal 06bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas. Panitia pemilihan Kepala Desa Melaksanakan Rapat pemungutan suara. Pemilihan Kepala Desa Lantawonua yang di hadiri oleh saksi dari masing-masing Calon dan warga masyarakat bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS TPSDesa LANTAWONUAKecamatan RUMBIAKabupaten BOMBANAProvinsi SULAWESI TENGGARATelah melaksanakan kegiatan sebagai berikut I. PEMUNGUTAN SUARAA. Persiapan Pukul s/d Pemeriksanaan TPS Pemasangan Daftar Calon Kepala Pemilih memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang di sediakanPenerimaan Saksi sesuai dengan Surat Mandat dari Tim / CalonB. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pukul s/d Ketua Panitia membuka Rapat Pemungutan Suara pukul Sumpah / Janji Anggota Panitia, di pandu oleh Ketua Panitia;Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran seluruh Kotak Suara;Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPTKetua Panitia menjelaskan mengenai tata cara Pemungutan Pada pukul Ketua Panitia mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan di lanjutkan dengan Rapat Perhitungan Perhitungan Suara Mulai Pukul s/d ……………mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan jumlah suara – suara yang tidak Perhitungan SuaraMembuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah suara yang digunakan oleh pemilihMengumumkan dan mencatata surat suara sah yang diperoleh masing – masing Calon Kepala Desa danMengumumkan dan mencatat suara yang tidak A. Lampiran Berita Acara1. Sertfikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa di TPS2. Hasil perolehan suara untuk tiap Calon di tempat pemungutan Lampiran Berita Acara sebagaimana di maksud huruf A meruakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Berita Acara pemungutan saura dan perhitungan suara di TPS beserta lampirannya di furuf 3 rangkap 1 satu rangkap untuk panitia1satu rangkap untuk BPD1satu rangkap untuk saksiPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LANTAWONUA NO NAMA TANDA TANGAN KETUASEKRETARISBENDAHARAANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTA ZUNAIDI, S. PdJANIB. MLJUNARTINPARMANRUDENMUHDARBAHARUDDINMUJURTASLIM SAKSI – SAKSI DARI CALON NO. NAMA NAMA CALON TANDA TANGAN ………………………..……………………….. ………………………..……………………….. SERTIFIKAT HASILPERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SAURADALAM PEMILIHAN KEPALA DESA LANTAWONUATAHUN 2011Tempat Pemungutan Suara TPS TPSDesa LANTAWONUAKecamatan RUMBIAKabupaten BOMBANAProvinsi SULAWESI TENGGARA A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH No URAIAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 2 3 4 5 Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetapa+bJumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih B. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA JUMLAH SURAT SUARA No URAIAN 1 2 3 Jumlah Surat Suara yang adaSurat Suara sesuai daftar pemilih tetap DPT Surat Suara cadanganJumlah surat suara yang digunakan Suara sah dan Saura tidak sahJumlah surat saura cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang dikembalikan oleh panitia karena a. Rusakb. Keliru memberikan penandaanJumlah surat suara cadangan yang tidak digunakanJumlah surat suara yang tidak terpakai Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih C. DATA SAURA SAH / TIDAK SAH NO URAIAN 1 2 3 Jumlah Saura SahJumlah Suara Tidak Sah JUMLAH RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAHDALAM PEMILIHAN KEPALA DESA LANTAWONUADesa LANTAWONUAKecamatan RUMBIAKabupaten BOMBANAProvinsi SULAWESI TENGGARA NO NAMA CALON KEPALA DESA SUARA SAH A. JUMLAH SAURA SAH 1. 2. M. ARSYAD. MSUKMAR GENDA ………………………….…………………………. B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH …………………………. ……………………………………………………..dengan huruf PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LANTAWONUA NO NAMA TANDA TANGAN KETUASEKRETARISBENDAHARAANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTA ZUNAIDI, S. PdJANIB. MLJUNARTINPARMANRUDENMUHDARBAHARUDDINMUJURTASLIM SAKSI – SAKSI DARI CALON NO. NAMA NAMA CALON TANDA TANGAN ………………………..……………………….. ………………………..……………………….. Rekomendasi Penulis Email Contoh surat Kuasa Tanah SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini Nama …....................... Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat ...
Formulir dalam penyelenggaraan Pemilu ada bermacam-macam bentuk dan fungsinya. Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 diantaranya sebagai berkut 1. MODEL C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 2. MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 3. MODEL Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 4. MODEL C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 5. MODEL C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih. 6. MODEL C4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS. 7. MODEL C5-KWK Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 8. MODEL C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih. 9. MODEL C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. FORMULIR MODEL A 10. MODEL Daftar Pemilih Tetap 11. MODEL Daftar Pemilih Pindahan 12. MODEL Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan 13. MODEL Daftar Pemilih Tambahan Beberapa Contoh Formulir Model C a. Model C-KWK halaman 1 b. Model C-KWK Halaman 2 c. Model C1-KWK d. Model C2 - KWK e. Model C7 - KWK Berbagai form mempunyai fungsi yang berbeda, selengkapnya dapat dipelajari dalam Buku PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS yang diterbitkan olek Komisi Pemilihan umum. Atau dapat di akses melalui
surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih